Anggaran Cuma Cukup Pegawai, Erick Thohir Minta Tambah Rp 454 M

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan bahwa anggaran yang dimiliki kementeriannya saat ini hanya mencukupi untuk membayar gaji pegawai dan operasional dasar

tanpa cukup ruang untuk menjalankan berbagai program strategis. Hal ini ia sampaikan dalam rapat kerja

bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, yang membahas rencana kerja dan anggaran Kementerian BUMN tahun 2025.

Menurut Erick, Kementerian BUMN mendapat alokasi anggaran pagu indikatif sebesar Rp 224 miliar

 namun dari jumlah itu sekitar 90% terserap hanya untuk belanja pegawai dan operasional rutin, seperti listrik, keamanan, dan kebutuhan kantor lainnya. Dengan kondisi tersebut, pelaksanaan program prioritas kementerian tidak dapat berjalan optimal.

Anggaran Cuma Cukup Pegawai, Erick Thohir Minta Tambah Rp 454 M

Dalam rapat tersebut, Erick Thohir secara resmi mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 454 miliar.

Tambahan anggaran ini diharapkan dapat digunakan untuk menjalankan program transformasi BUMN, digitalisasi, penguatan tata kelola, serta peningkatan kualitas SDM BUMN.

Menurutnya, permintaan tambahan dana ini bukan semata untuk pemborosan, tetapi sebagai langkah penting untuk melanjutkan reformasi BUMN yang telah berjalan selama beberapa tahun terakhir.

Ia menyatakan bahwa kementerian perlu didukung secara anggaran agar pengawasan terhadap ratusan perusahaan milik negara bisa dilakukan secara efektif dan efisien.

Erick: Reformasi BUMN Tak Bisa Berjalan di Atas Anggaran Minim

Erick menekankan bahwa tantangan Kementerian BUMN dalam mengawasi 100+ entitas BUMN, termasuk anak perusahaan, sangat besar.

Tanpa dukungan anggaran tambahan, program transformasi dan efisiensi BUMN akan berjalan tersendat. Ia menyebutkan bahwa selama masa kepemimpinannya, sudah banyak capaian strategis yang diraih, seperti:

• Konsolidasi BUMN dalam klasterisasi dan holding.

• Perbaikan kinerja keuangan dan efisiensi operasional.

• Peningkatan kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara.

Namun, semua itu membutuhkan kelanjutan pembenahan melalui kebijakan yang terencana dan didukung anggaran memadai.

Komisi VI Minta Penjabaran Detail Program

Menanggapi usulan tambahan anggaran tersebut, sejumlah anggota Komisi VI DPR meminta agar

Kementerian BUMN memberikan penjabaran yang lebih rinci mengenai program apa saja yang akan didanai dari tambahan Rp 454 miliar tersebut. Mereka menyebut bahwa dalam kondisi fiskal yang sedang ketat, setiap rupiah harus digunakan secara efektif dan akuntabel.

Beberapa anggota juga menyinggung pentingnya transparansi dan hasil nyata dari program-program kementerian, terutama yang menyangkut pemberdayaan UMKM, digitalisasi BUMN, dan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja.

Fokus pada SDM, Digitalisasi, dan Penguatan Tata Kelola

Dalam penjelasannya, Erick menyebut bahwa fokus tambahan anggaran akan diarahkan ke tiga bidang utama, yaitu:

1. Pengembangan SDM BUMN, termasuk pelatihan, leadership program, dan regenerasi kepemimpinan.

2. Transformasi digital untuk mendorong efisiensi dan integrasi sistem di lingkungan perusahaan negara.

3. Penguatan tata kelola dan sistem pengawasan internal, guna mencegah korupsi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja BUMN.

Erick menambahkan, dengan tambahan anggaran ini, pihaknya dapat menjalankan berbagai inisiatif yang mendukung transformasi menyeluruh ekosistem BUMN, bukan hanya pada level korporasi, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan lingkungan.

Penutup: Menunggu Persetujuan DPR dan Kementerian Keuangan

Kini, usulan tambahan anggaran sebesar Rp 454 miliar dari Kementerian BUMN tinggal menunggu pembahasan lanjutan dan persetujuan dari Kementerian Keuangan serta DPR. Jika disetujui, Erick Thohir menyatakan komitmennya untuk memastikan setiap anggaran digunakan secara tepat sasaran, dan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan kinerja BUMN.

Kementerian BUMN pun diminta untuk menjaga prinsip efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan dalam setiap rencana kerja, agar reformasi BUMN tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar membawa manfaat jangka panjang bagi negara dan rakyat.

Baca juga:IHSG Dibuka Melemah Tipis 0,06% ke 6.861, Saham BREN dan DSSA Justru Melaju