Kementerian PU Pengelolaan Sampah Terpadu Berkelanjutan 2030 menunjukkan komitmennya dalam mendukung upaya pengurangan dan pengelolaan sampah secara terpadu, tangguh, dan berkelanjutan menuju target nasional.

Dalam pernyataan resmi yang disampaikan di Jakarta pada hari Senin, Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan keseriusan pemerintah dalam mempercepat transformasi pengelolaan sampah menjadi sumber energi bersih yang berkelanjutan.

“Tantangan utama yang kita hadapi saat ini adalah peningkatan volume sampah yang terjadi setiap hari. Oleh karena itu, langkah konkret dan strategis diperlukan untuk mengatasi persoalan ini secara menyeluruh,” ujar Menteri Dody.

Sebagai bagian dari solusi, Kementerian PU secara aktif mendorong percepatan pembangunan fasilitas Waste to Energy (WTE) di berbagai daerah. Selain itu, penerapan prinsip 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Recovery) terus dioptimalkan guna mendorong efisiensi pengelolaan limbah.

Kementerian PU Pengelolaan Sampah Sampai 2030

Pemerintah juga tengah menyederhanakan regulasi yang terkait serta menyesuaikan tarif listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), agar dapat menarik lebih banyak partisipasi dari sektor swasta.

Untuk mendukung pelaksanaan proyek-proyek strategis tersebut, Kementerian PU mengusulkan penggunaan skema pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Dengan skema ini, diharapkan pengembangan sistem pengelolaan sampah dapat dilakukan tanpa memberikan beban berlebihan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun tetap menghasilkan sistem yang efisien dan berdampak langsung terhadap lingkungan dan masyarakat.

Menurut Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Dewi Chomistriana, pencapaian target pengelolaan sampah nasional pada 2030 memerlukan pendekatan sistemik yang melibatkan berbagai aspek.

“Kami menekankan pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah yang berbasis ekonomi sirkular, didukung dengan penerapan teknologi digital serta inovasi pembiayaan dan reformasi kelembagaan yang adaptif,” ujar Dewi.

Ia menambahkan, Kementerian PU saat ini sedang fokus pada pemanfaatan data dan teknologi informasi dalam pengelolaan sampah. Konsep di mana limbah tidak lagi dianggap sebagai beban, tetapi sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan secara optimal, menjadi panduan utama dalam strategi kementerian.

Terpadu Berkelanjutan Hingga 2030

Namun demikian, Dewi tidak menampik masih adanya tantangan besar di lapangan. Saat ini, baru sekitar 49 persen wilayah permukiman yang telah mendapatkan layanan pengangkutan sampah secara memadai.

Sementara itu, dari total sekitar 137.000 ton sampah yang diangkut setiap hari, sebagian besar langsung dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanpa proses pemilahan terlebih dahulu.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, Dewi mendorong penerapan digitalisasi dalam manajemen persampahan. Salah satu bentuknya adalah pengembangan aplikasi E-Sampah serta pemanfaatan teknologi Internet of Things (IoT) guna memantau dan mengelola alur sampah secara real-time.

Inovasi lain yang tengah didorong mencakup penerapan model Waste to Energy, Smart Waste Tracking System, serta program Extended Producer Responsibility (EPR), yaitu kebijakan yang mewajibkan produsen untuk bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan hingga tahap akhir daur hidupnya.

Di samping itu, strategi pembiayaan juga menjadi perhatian penting. Pemerintah mendorong penerapan skema pendanaan kreatif seperti KPBU, kerjasama Business to Business (B2B), dan Kerjasama Operasional (KSO) untuk memperluas sumber pembiayaan di luar APBN.

Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang sehat serta meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur pengolahan sampah.

Baca Juga : Tata Cara Pendaftaran BPJS Bagi Ketenagakerjaan Yang Lengkap

“Sinergi antar pemangku kepentingan, khususnya kemitraan dengan sektor swasta, merupakan hal mendesak untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah nasional yang lebih efisien, modern, dan ramah lingkungan,” tegas Dewi.

Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor akan mempercepat implementasi program-program unggulan dalam pengelolaan limbah, sekaligus memberikan dampak positif terhadap kesehatan masyarakat, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

Kementerian PU menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah, untuk memastikan bahwa program pengelolaan sampah berjalan secara terpadu dan berkesinambungan.

Dengan sinergi yang kuat dan pendekatan berbasis data, diharapkan pengelolaan sampah di Indonesia tidak hanya menjadi solusi lingkungan, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi sirkular di masa depan.

Dengan strategi yang tepat, serta dukungan dari seluruh pihak, Indonesia optimistis mampu mewujudkan pengelolaan sampah yang tangguh dan berkelanjutan pada tahun 2030 sebagaimana ditargetkan.