Penyaluran BHR Harus Pertimbangkan Penerusan Bisnis Aplikator Menjelang hari raya keagamaan, sejumlah perusahaan penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi telah mulai menyalurkan Bonus Hari Raya (BHR)

Kepada para mitra pengemudi ojek daring, taksi daring, serta petugas kurir online. Langkah ini merupakan bentuk apresiasi kepada para mitra yang telah berkontribusi terhadap operasional perusahaan sepanjang tahun berjalan.

Kebijakan mengenai pemberian BHR kepada mitra driver sebelumnya mendapat dukungan dari pemerintah. Menteri Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa mitra pengemudi yang menunjukkan produktivitas tinggi serta kinerja optimal dalam 12 bulan terakhir akan menerima BHR sebesar 20 persen dari rata-rata penghasilan bulanan selama periode tersebut.

Sementara itu, untuk mitra lainnya, nilai BHR akan disesuaikan berdasarkan kemampuan finansial masing-masing perusahaan serta pertimbangan performa kerja.

Penyaluran BHR Harus Pertimbangkan Penerusan

Namun demikian, meski kebijakan ini diapresiasi sebagai bentuk keberpihakan terhadap para pekerja sektor informal, para ahli ekonomi menilai bahwa mekanisme pemberian bonus perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan usaha dari masing-masing perusahaan aplikasi. Ketidakseimbangan dalam penerapan kebijakan berpotensi menimbulkan beban finansial tambahan yang signifikan bagi perusahaan.

Pertimbangan Ekonomi dan Keberlangsungan Bisnis

Dosen dan Pengamat Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Akhmad Akbar Susamto, menyampaikan bahwa perusahaan aplikasi transportasi berbasis digital menghadapi tantangan berat dalam menjaga keseimbangan antara kewajiban sosial dan kelangsungan usaha. Menurutnya, apresiasi terhadap mitra pengemudi memang penting, namun harus dilakukan dengan memperhatikan struktur biaya dan kondisi operasional perusahaan.

“Dalam teori ekonomi, perusahaan yang memiliki struktur biaya tetap tinggi dengan margin keuntungan yang sempit akan sangat sensitif terhadap pengeluaran tak terduga. BHR, jika tidak dirancang dengan mempertimbangkan daya dukung keuangan perusahaan, dapat berisiko menimbulkan lonjakan biaya yang sulit dikendalikan,” ujar Dr. Akhmad dalam keterangannya pada Senin (24/3).

Ia menekankan pentingnya penerapan kebijakan yang tidak seragam atau menyamaratakan kondisi seluruh perusahaan penyedia layanan digital. Setiap entitas bisnis memiliki kapasitas dan tantangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendekatan fleksibel dan adaptif sangat diperlukan agar kebijakan BHR tidak justru mengganggu stabilitas operasional perusahaan.

Ekosistem yang Saling Bergantung

Lebih lanjut, Dr. Akhmad menilai bahwa hubungan antara perusahaan dan mitra pengemudi sejatinya merupakan ekosistem yang saling berkaitan erat. Keberhasilan satu pihak tidak terlepas dari kontribusi pihak lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang tidak hanya berpihak pada mitra pengemudi, tetapi juga menjaga daya tahan dan daya saing perusahaan dalam jangka panjang.

“Kebijakan semacam ini harus memastikan bahwa mitra tetap mendapatkan penghargaan yang layak atas kerja keras mereka, namun di sisi lain perusahaan juga harus mampu bertahan dan tumbuh. Ketika salah satu pihak terganggu secara finansial, maka seluruh ekosistem berisiko mengalami disrupsi,” imbuhnya.

Menurut Dr. Akhmad, implementasi kebijakan yang adil dapat dicapai apabila pemerintah, perusahaan, dan mitra pengemudi dapat duduk bersama dalam forum dialog. Melalui komunikasi terbuka, ketiga pihak dapat menyusun skema yang lebih proporsional, berkelanjutan, serta memperhatikan aspirasi seluruh pemangku kepentingan.

Langkah Progresif dari Perusahaan

Sejumlah perusahaan telah mengambil inisiatif dengan menyalurkan BHR kepada mitranya, meskipun tidak ada regulasi hukum yang mewajibkan hal tersebut. Langkah ini dipandang sebagai bentuk komitmen moral dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap para mitra yang telah membantu keberlangsungan operasional selama ini.

Salah satu perusahaan transportasi daring besar, misalnya, telah mengumumkan bahwa mereka akan memberikan BHR kepada para mitranya mulai minggu ketiga bulan Maret 2025. Besaran bonus yang diberikan berbeda-beda, bergantung pada performa individual mitra serta lama keterlibatan mereka dalam platform tersebut.

Tanggapan dari kalangan mitra pengemudi pun cukup positif. Banyak yang mengaku bahwa bonus tersebut sangat membantu memenuhi kebutuhan menjelang perayaan hari raya. Bagi sebagian besar mitra, pendapatan tambahan ini menjadi bentuk penghargaan yang berarti atas kerja keras mereka, terlebih di tengah naiknya harga kebutuhan pokok.

Namun, tidak sedikit pula mitra yang menyuarakan harapan agar kebijakan semacam ini dapat lebih terstruktur dan berlaku merata. Beberapa di antaranya menginginkan adanya payung hukum yang mengatur secara lebih rinci terkait hak dan kewajiban antara perusahaan dan mitra, termasuk soal tunjangan hari raya atau bentuk bonus lainnya.

Pentingnya Pendekatan Kolaboratif

Dr. Akhmad menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa solusi ideal hanya dapat dicapai melalui pendekatan kolaboratif antara semua pihak. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dialog, perusahaan sebagai pelaksana kebijakan operasional, dan mitra sebagai pihak penerima manfaat yang juga merupakan tulang punggung ekosistem bisnis.

“Saya mengapresiasi langkah perusahaan yang menunjukkan kepedulian terhadap mitra mereka, meskipun belum ada ketentuan hukum yang mengikat. Namun ke depan, akan sangat penting untuk membangun sistem yang lebih terstruktur, adil, dan mampu menjawab tantangan jangka panjang,” pungkasnya.

Dalam situasi ekonomi yang terus berkembang, pemberian bonus atau insentif kepada pekerja sektor informal memang menjadi isu penting yang membutuhkan perhatian khusus. Keberadaan mitra pengemudi dalam rantai layanan digital menjadi komponen vital yang tidak bisa diabaikan. Oleh sebab itu, menjaga harmoni antara apresiasi dan keberlanjutan operasional menjadi kunci dalam menghadapi dinamika dunia kerja modern.

Baca Juga : Bongkar 7 Peluang Bisnis Paling Laris Saat Bulan Suci Ramadhan